BENGKALIS,Classnews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Perangkat Daerah FPD Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Renwal.(rencana awal)dan Renja (rencana kerja) rencana kerja perangkat daerah RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, Selasa 20 Februari 2024, di ruang rapat Aula BPBD kabupaten Bengkalis.
Tampak hadir sekretaris BPBD kabupaten Bengkalis, Kabid, Jafung dan staf, Bappeda Bengkalis perwakilan PD dan dari swasta PT Meskom Argo Sarimas dan wartawan.
Sufandi Kalaksa BPBD kabupaten Bengkalis mengatakan peran utama BPBD berkaitan wajib pelayanan dasar seperti bencana alam dan non alam
” BPBD tetap mendukung visi misi pemerintah dan kebijakan pemerintah daerah sampai 2025 dan upaya efesiensi jangan sampai tujuan pelayanan masyarakat jangan sampai tidak maksimal,” ujar Sufandi
Capaian 2023 tidak memenuhi target seperti persentase rehabilitasi setelah bencana dan tim jitupasna baru saja di bentuk karena sebelumnya belum ada koordinasi antar instansi dan saat ini sudah berjalan.
” Kita baru masukan ke pusat proposal setelah bencana untuk rehabilitasi seperti rehabilitasi jembatan di Rupat dan kedepannya bisa wilayah wisata mengalami bencana yang harus di bidang RR ( Rehabilitasi dan rekonstruksi) dan selama ini dana di bidang RR hanya Rp. 40 juta,” kata Sufandi.
Drs Sufandi kembali menjelaskan, BPBD kabupaten Bengkalis merupakan salah satu OPD wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. dan memiliki peran strategis yang tinggi dalam pelayanan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah, BPBD saat ini sangat dibutuhkan seiring meningkatnya bencana di Bengkalis seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, angin puting beliung, serta abrasi pantai,” pungkas Drs Sufandi
Sebelumnya dari Bapeda Bengkalis Rahmawati Putri Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan memastikan menyusun renja 2025 harus berdasar
capaian indikator kerja BPBD 2023 ada 3 target pencapaian dalam persentasenya.
” Selain 4 agenda prioritas termasuk instruksi presiden tentang kemiskinan ekstrim harus dituntaskan 2024 dan stanting juga sudah diatas rata rata dari provinsi Riau walaupun BPBD tidak langsung menangani tapi harus mensupport,” ujar Rahmawati.
Dan Rahmawati memastikan PR BPBD kabupaten Bengkalis adalah rencana induk pengolahan bencana per 20 tahun dan 5 tahun untuk mengejar DAK dari pusat dan kita harus mempunyai dokumen tersebut yang kita miliki.
Data dari Dispenda kabupaten Bengkalis anggaran tahun 2025 hampir sama dengan 2024 rial Rp. 3.2 T
” Dari kebutuhan wajib setiap OPD ada 4 kelompok gaji 1.7 T dan honorer 300.5 Milliar dan kebutuhan 400 M dan kebutuhan lain air dan listrik 200 miliar dan Gaji dan honorer dihitung 14 bulan wajib dianggarkan.” terang Rahmawati Putri.
Dan kemudian sesi diskusi dan masukan dari perwakilan perangkat daerah dan pihak swasta dalam pemaparan rencana kerja BPBD kabupaten Bengkalis tahun 2025.
