BENGKALIS,Classnews.id – Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp1,4 triliun lebih, dari sebelumnya tahun 2025 sebesar Rp3,1 triliun lebih menjadi Rp1,7 triliun di tahun 2026. Merupakan terbesar se Propinsi Riau untuk Propinsi Riau Rp. 1.2 triliun.
Dengan rincian DBH 2026 mengalami penurunan sebesar Rp1,4 triliun lebih, DAU meningkat Rp54 miliar, DAK meningkat Rp2 miliar, Dana Desa (DD) menurun Rp19 miliar.
Hendra Jeje, anggota DPRD kabupaten Bengkalis mengatakan,” Berkurangnya TKD Bengkalis 2026 mencapai 1.4 triliun berdampak signifikan pembangunan infrastruktur pada tahun sebelumnya mencapai 1 triliun diperkirakan 2026 hanya 200 miliar tergantung kesiapan dana yang ada,” ujar Hendra Jeje anggota komisi II DPRD kabupaten Bengkalis, Senin (24/11/25).
Kondisi ini bakal membuat seluruh kegiatan fisik dan dana hibah ke masyarakat bakal berkurang. Karena APBD 2026 hanya untuk pembayaran gaji pegawai yang meliputi ASN, PPPK, legislatif dan eksekutif keseluruhannya mencapai Rp1.7 triliun.
Realisasi pendapatan daerah kabupaten Bengkalis rendah
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis per Agustus 2025 adalah Rp1.545,56 miliar atau 48,04% dari anggaran pendapatan murni Rp3.217,26 miliar. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah per Agustus 2025 adalah Rp1.615,99 miliar, atau 49,08% dari anggaran belanja murni sebesar Rp3.292,72 miliar.
” Penyebab tidak berjalan realisasi kegiatan dikarenakan adanya pergeseran pergeseran yang utama untuk tunda bayar dan kegiatan murni baru dilaksanakan di APBD Perubahan,” ujar Hendra Jeje
Pengesahan perubahan APBD (APBD-P) kabupaten Bengkalis menjadi sebesar Rp4,66 triliun.
” Kami mengingatkan pemerintah diwaktu singkat ini bisa terealisasi 100 persen seluruh kegiatan,” ujar Hendra Jeje.
Dampak dari pemotongan TKD Rp 1.4 triliun oleh pusat berubah proyeksi APBD Bengkalis 2026 yang hanya Rp2,895 triliun, Bupati Kasmarni telah menyampaikan Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari belanja daerah sebesar Rp2.895.197.721.188 dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp99.887.434.783.
” Kalau kegiatan APBD 2026 lancar atau berjalan kementrian keuangan akan mengembalikan TKD ke daerah di bulan Juni dan kita DPRD dan pemerintah daerah akan membahas perubahan APBD sesuai schedule yang diajukan,” tutup Hendra Jeje.
