BENGKALIS,Classnews.id – Iyeth Bustami merupakan anggota DPR RI Komisi XII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang berasal dari Daerah Pemilihan Riau 1 mendorong percepatan realisasi jaringan listrik bawah laut sehingga adanya kesetaraan kualitas sistem kelistrikan antara Pulau Bengkalis dengan Pulau Sumatera.
Saat ini di pulau Bengkalis mengalami krisis energi listrik berkepanjangan yang disebabkan oleh pasokan listrik melalui tenaga PLTD yang tidak mampu menopang kebutuhan listrik. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan Listrik khususnya di Pulau Bengkalis memiliki beberapa kekurangan, antara lain:
Kapasitas Pembangkit yang sudah sangat besar, sehingga sangat terdampak pada polusi udara dan polusi suara.
Belum mendukung Indonesia menuju Net Zero Emision dengan program dedieselisasi yang menggunakan Pembangkit dengan Energi Baru dan Terbarukan.
Biaya Bahan Bakar Diesel yang sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh kebutuhan bbm jenis solar yang pertahunnya bisa mencapai 35.000.000 liter pertahun. ini artinya penggunaan PLTD dapat menghabiskan anggaran yang cukup besar bila dibandingkan dengan menggunakan listrik interkoneksi melalui pembangunan jaringan listrik bawah laut.
Selain menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Pulau Bengkalis karena seringkali terjadi pemadaman bergilir, percepatan realisasi jaringan listrik bawah laut ini sesuai dengan yang tertuang dalam RUPTL PLN Tahun 2021-2030 dan dalam rangka mendukung penguatan sistem ketenagalistrikan di Provinsi Riau.
PLN Diminta Percepat Realisasi Proyek Kabel Laut Demi Ketahanan Listrik Bengkalis. Ketahanan listrik di Pulau Bengkalis menjadi perhatian utama seiring meningkatnya kebutuhan daya hingga 28 MW kemapuan PLTD hanya sekitar 27 MW. Untuk mencegah pemadaman bergilir, PLN diminta segera mempercepat pembangunan kabel laut yang akan menghubungkan Bengkalis dengan jaringan kelistrikan Sumatera. Proyek ini harus menjadi prioritas strategis dan ditargetkan tuntas sebelum 2027, agar masyarakat Bengkalis memperoleh akses listrik yang stabil, efisien, dan berkelanjutan.
Gardu Induk 150 kV Belum Beroperasi,
Perlu Tindakan Cepat dan Koordinasi Lintas Instansi Hingga 2025, Gardu Induk (GI) Buruk Bakul dan Bengkalis yang dirancang untuk menopang sistem interkoneksi 150 kV belum juga beroperasi. Padahal, kehadiran GI sangat krusial untuk memperkuat ketahanan sistem dan mendukung penyaluran daya secara merata. Keterlambatan ini diduga akibat kendala perizinan di kawasan hutan lindung. Diperlukan percepatan proses administrasi serta koordinasi lintas instansi agar pembangunan GI tidak menjadi hambatan utama dalam menjamin pasokan listrik yang andal.
PLN Diminta Siapkan Strategi Penyangga untuk Cegah Pemadaman Bergilir Selama Masa Transisi PLN diminta tidak hanya berfokus pada proyek jangka panjang, tetapi juga menyiapkan strategi jangka pendek yang konkret untuk menjaga ketahanan listrik di Bengkalis selama masa transisi. Daya PLTD yang saat ini dipaksakan mendekati batas maksimal menimbulkan risiko blackout jika tidak diantisipasi. Sistem penyangga sementara, peningkatan efisiensi operasi, dan dukungan teknis dari Unit Induk Distribusi Riau menjadi langkah strategis yang harus segera dijalankan agar masyarakat tidak mengalami pemadaman bergilir.
Tata Kelola Proyek Harus Transparan dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
Seluruh proyek kelistrikan di Bengkalis, termasuk pembangunan kabel laut dan GI, harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. PLN diminta memastikan bahwa proses lelang, perizinan, hingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, serta melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.
Program CSR untuk warga sekitar PLTD dan pemerataan tegangan listrik hingga ke ujung pulau harus menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan energi dan pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan percepatan jaringan listrik bawah laut ke Pulau Bengkalis diharapkan adanya kesetaraan kualitas dengan listrik yang berada di Pulau Sumatera dan salah satu bentuk upaya untuk menuju Net Zero Emision dengan program dedieselisasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.
